Surat Edaran Nomor 910/xxx/BKAD Tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2019

Posted on: Maret 15, 2017, by :

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai persiapan menghadapi berakhirnya tahun anggaran 2019 maka perlu kami sampaikan bahwa :

  1. Batas akhir pengajuan SPM yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Tahun 2019 sebagai berikut : 1. SPM-UP,SPM-TU,SPM-GU Tanggal pengajuan SPM 3 Desember 2019 2. SPM-LS Non Kontraktual Tanggal pengajuan SPM 14 Desember 2019 3. SPM-LS Kontraktual Tanggal pengajuan SPM 14 Desember 2019 4. SPM-LS DAK Tanggal pengajuan SPM 10 Desember 2019 5. SPM-GU Nihil Tanggal pengajuan SPM 10 Januari 2019
  2. Khusus untuk pengajuan SPM LS non Kontraktual/kontratual yang dianggarkan pada perubahan APBD Kabupaten Tahun 2019 dibatasi pada tanggal 20 Desember 2019;
  3. Batas pengajuan SPM-LS kekurangan gaji yang dikarenakan kenaikan pangkat / kenaikan gaji berkala pada tahun 2019 paling lambat pada tanggal 20 Februari 2020;
  4. SKPD/Unit Kerja segera melaporkan posisi rekening miliknya per 31 Desember 2019 sesuai dengan format  pada Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2016 tentang Pengelolaan rekening Milik OPD dengan dilamipiri fotocopy rekening giro per 31 Desember 2019;
  5. Memindahbukukan dana yang ada dalam rekening Kas Umum Daerah, dalam hal masih terdapat sisa dana pada rekening SKPD / Unit Kerja;
  6. Melakukan penutupan rekening dan melaporkan bukti penutupan rekening ke Bupati apabila rekenig tersebut tidak dipergunakan;
  7. Mengajukan ijin pembukaan rekening penerimaan dan /atau rekenig pengeluaran dan /atau rekening lainnya dengan persetujuan Bupati;
  8. Sebagai dasar penerbitan Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran , Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan pada SKPD maka kami minta data bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu yan berisi nama lengkap, pangkat dan golongan serta NIP;
  9. Sebagai dasar penerbitan Keputusan bupati tentang besaran Uang Persediaan (UP) maka kami minta data perhitungan besaran UP dengan formula total anggaran dikurangi belanja gaji dan belanja langsung (LS belanja modal,belanja barang dan jasa) yang dibagi dua belas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mohon untuk dapat dilaksanakan dan untuk poin nomor 8 dan 9 dikirim ke Bidang Perbendaharaan BKAD paling lambat tanggal 28 Desember 2019.

Unduh surat edaran